BAB 2 landasan nilai dan ideologi

BAB 2

LANDASAN NILAI DAN IDEOLOGI

A. Pancasila sebagai Sistem Nilai Khas Indonesia: Relevansinya dengan Maqashid Syariah

Pancasila merupakan sistem nilai (value system) yang lahir dari proses penggalian terhadap nilai-nilai luhur yang telah hidup dalam masyarakat Nusantara jauh sebelum Indonesia merdeka. Sebagai philosophische grondslag (dasar filsafat negara), Pancasila tidak berdiri sebagai ideologi yang tertutup dan kaku, melainkan sebagai open ideology yang mampu menyerap dan mengakomodasi nilai-nilai universal, termasuk nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, yaitu Islam.

Dalam konteks ekonomi Islam, terdapat kerangka besar yang dikenal sebagai Maqashid Syariah (tujuan-tujuan syariat), yang dirumuskan oleh ulama ushul fiqh di antaranya Imam al-Ghazali dan al-Syatibi sebagai lima tujuan pokok (al-kulliyyat al-khams):

Hifz al-Din – penjagaan agama

Hifz al-Nafs – penjagaan jiwa

Hifz al-'Aql – penjagaan akal

Hifz al-Nasl – penjagaan keturunan

Hifz al-Mal – penjagaan harta

Kelima maqashid ini pada dasarnya berorientasi pada terciptanya kemaslahatan (maslahah) dan tercegahnya kemudaratan (mafsadah) bagi manusia, baik secara individu maupun kolektif. Ketika dibandingkan dengan lima sila Pancasila, tampak adanya titik temu filosofis yang signifikan:

Sila Pancasila Maqashid Syariah yang Relevan Titik Temu Nilai

Ketuhanan Yang Maha Esa Hifz al-Din (penjagaan agama) Pengakuan atas dimensi transendental dalam kehidupan bernegara dan berekonomi

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Hifz al-Nafs, Hifz al-'Aql Penghormatan atas martabat dan akal manusia

Persatuan Indonesia Hifz al-Nasl (dalam makna sosial, menjaga kesinambungan umat/bangsa) Solidaritas dan keutuhan komunitas

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Prinsip syura dalam maqashid siyasi Musyawarah sebagai jalan pengambilan keputusan

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Hifz al-Mal (dalam dimensi distributif) Keadilan dalam kepemilikan dan distribusi harta

Relevansi ini menunjukkan bahwa Pancasila, meskipun bukan produk fikih secara langsung, memiliki kompatibilitas nilai yang kuat dengan Maqashid Syariah. Keduanya sama-sama menempatkan manusia sebagai homo economicus yang tidak lepas dari dimensi spiritual, etis, dan sosial berbeda dengan paradigma ekonomi kapitalistik-sekuler yang cenderung mereduksi manusia menjadi entitas yang semata-mata mengejar kepentingan material (rational self-interest).

Dengan demikian, Pancasila dapat diposisikan sebagai kerangka konstitusional (constitutionalframework) yang menaungi penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam di Indonesia, tanpa harus menempatkan negara sebagai negara agama (theocracy), namun tetap membuka ruang bagi nilai-nilai syariah untuk terejawantahkan dalam kebijakan ekonomi nasional sebuah model yang dapat disebut sebagai "ekonomi Pancasila bernapaskan syariah".

B. Sila Pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Tauhid Ekonomi: Konsep Kepemilikan Mutlak Allah

Sila pertama menegaskan bahwa negara Indonesia didirikan di atas pengakuan terhadap eksistensi Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ini bertemu secara langsung dengan konsep paling fundamental dalam ekonomi Islam, yaitu Tauhid Ekonomi (Economic Tawhid).

1. Prinsip Kepemilikan Mutlak (Al-Milkiyyah al-Mutlaqah)

Dalam epistemologi ekonomi Islam, kepemilikan hakiki dan mutlak atas seluruh sumber daya alam semesta hanya berada di tangan Allah SWT. Manusia hanyalah pemegang amanah (khalifah) yang diberi hak pengelolaan (haq al-tasarruf), bukan kepemilikan absolut. Konsep ini bersumber dari sejumlah ayat, di antaranya:

"Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya..." (QS. Al-Ma'idah [5]: 120)

"Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu..." (QS. An-Nur [24]: 33)

2. Implikasi Tauhid terhadap Perilaku Ekonomi

Konsep kepemilikan mutlak Allah ini melahirkan sejumlah implikasi penting dalam aktivitas ekonomi:

Akuntabilitas vertikal (hablum minallah): setiap pelaku ekonomi menyadari bahwa harta yang dikuasainya kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, sehingga cara memperoleh dan membelanjakan harta tidak bisa dilepaskan dari koridor halal-haram.

Fungsi sosial harta: karena harta pada hakikatnya "titipan", maka di dalamnya melekat hak orang lain (fakir-miskin), sebagaimana ditegaskan dalam QS. Adz-Dzariyat [51]: 19.

Penolakan terhadap eksploitasi dan monopoli: manusia tidak berhak memperlakukan sumber daya secara sewenang-wenang karena ia bukan pemilik sejati, melainkan pengelola yang terikat aturan Sang Pemilik.

Orientasi falah (kebahagiaan dunia-akhirat): aktivitas ekonomi bukan sekadar memaksimalkan utilitas duniawi, melainkan diarahkan pada pencapaian falah yang bersifat multidimensi.

3. Titik Temu dengan Sila Pertama

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, meski dirumuskan dalam bahasa yang inklusif untuk mengakomodasi keberagaman agama di Indonesia, secara substansial menegaskan bahwa kehidupan bernegara termasuk kehidupan berekonomi tidak boleh lepas dari nilai-nilai ketuhanan. Prinsip ini menjadi legitimasi konstitusional bagi diterapkannya etika ekonomi yang bersumber dari ajaran agama, termasuk konsep tauhid ekonomi dalam Islam, sebagai landasan moral bagi seluruh transaksi dan kebijakan ekonomi nasional misalnya dalam larangan riba, gharar, dan maysir yang kini telah terakomodasi dalam sistem perbankan syariah nasional.

C. Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan Prinsip 'Adl (Keadilan) dalam Ekonomi Islam

1. Makna Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua menempatkan manusia sebagai makhluk yang bermartabat (human dignity), yang harus diperlakukan secara adil dan beradab tanpa memandang suku, agama, ras, maupun status sosial-ekonomi. Nilai ini menuntut agar setiap kebijakan termasuk kebijakan ekonomi tidak boleh merendahkan martabat manusia, baik sebagai produsen, konsumen, pekerja, maupun pemilik modal.

2. Prinsip 'Adl dalam Ekonomi Islam

'Adl (keadilan) merupakan salah satu prinsip induk (mabda' asasi) dalam ekonomi Islam yang berulang kali ditegaskan dalam Al-Qur'an, misalnya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan..." (QS. An-Nahl [16]: 90)

"...dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa..." (QS. Al-Ma'idah [5]: 8)

Dalam ranah ekonomi, prinsip 'adl terejawantahkan dalam beberapa dimensi:

Keadilan dalam akad (kontrak): larangan gharar (ketidakjelasan), tadlis (penipuan), dan ihtikar (penimbunan) yang merugikan salah satu pihak.

Keadilan dalam penetapan harga: penolakan terhadap praktik ba'i najasy (rekayasa penawaran) dan monopoli yang mendistorsi mekanisme pasar yang wajar.

Keadilan dalam pengupahan: hak pekerja untuk mendapatkan upah yang layak dan tepat waktu, sebagaimana hadis Nabi SAW: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."

Keadilan distributif: memastikan hasil pembangunan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir kelompok (larangan "kay la yakuna dulatan bayna al-aghniya' minkum" — QS. Al-Hasyr [59]: 7).

3. Sintesis Kemanusiaan dan 'Adl

Nilai kemanusiaan dalam sila kedua dan prinsip 'adl dalam ekonomi Islam sama-sama berangkat dari premis bahwa manusia memiliki hak-hak dasar (huquq al-insan) yang harus dilindungi dalam relasi ekonomi. Keduanya menolak pendekatan ekonomi yang memperlakukan manusia semata sebagai faktor produksi (human capital dalam pengertian instrumentalistik), dan sebaliknya menegaskan manusia sebagai subjek yang bermartabat dan berhak atas perlakuan yang adil dan beradab dalam setiap transaksi ekonomi.

D. Sila Ketiga (Persatuan Indonesia) dan Ukhuwwah Islamiyyah: Solidaritas Ekonomi Lintas Batas

1. Semangat Persatuan dalam Sila Ketiga

Sila ketiga mengandung nilai kebangsaan yang menekankan pentingnya persatuan di tengah kemajemukan Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan golongan (SARA). Dalam konteks ekonomi, nilai persatuan ini menuntut agar pembangunan ekonomi tidak menciptakan kesenjangan yang memecah belah, melainkan menjadi perekat solidaritas nasional.

2. Konsep Ukhuwwah Islamiyyah

Islam mengenal konsep ukhuwwah (persaudaraan) yang secara umum terbagi menjadi:

Ukhuwwah Islamiyyah — persaudaraan sesama muslim

Ukhuwwah Wathaniyyah — persaudaraan sebangsa

Ukhuwwah Basyariyyah/Insaniyyah — persaudaraan sesama umat manusia

Landasan ukhuwwah ini ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat [49]: 10: "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara." Dalam konteks kebangsaan Indonesia yang majemuk, konsep ukhuwwah wathaniyyah dan basyariyyah menjadi jembatan yang menyatukan nilai persaudaraan Islam dengan semangat kebangsaan Pancasila.

3. Solidaritas Ekonomi sebagai Wujud Ukhuwwah

Dalam ranah ekonomi, ukhuwwah tidak berhenti pada slogan spiritual, melainkan diwujudkan dalam instrumen dan perilaku ekonomi konkret, antara lain:

Ta'awun (tolong-menolong): dasar dari lembaga keuangan mikro syariah, koperasi syariah, dan baitul maal wat tamwil (BMT) yang tumbuh sebagai instrumen solidaritas ekonomi umat.

Larangan riba dan eksploitasi: riba dipandang merusak ikatan persaudaraan karena menciptakan relasi ekonomi yang eksploitatif antara pemberi dan penerima pinjaman.

Ekonomi berbasis kemitraan (musyarakah dan mudharabah): menggantikan relasi debitor-kreditor dengan relasi kemitraan yang menanggung untung-rugi bersama (profit-loss sharing), yang secara substansial menumbuhkan solidaritas dan kesetaraan antarpelaku ekonomi.

Solidaritas lintas batas: semangat ukhuwwah basyariyyah relevan dengan agenda pemerataan ekonomi antardaerah di Indonesia, mengingat persatuan nasional menuntut agar kesenjangan ekonomi Jawa-luar Jawa, kota-desa, dapat direduksi melalui mekanisme distribusi yang berlandaskan solidaritas, bukan semata kompetisi pasar bebas.

4. Titik Temu Filosofis

Persatuan Indonesia dan ukhuwwah Islamiyyah sama-sama menempatkan solidaritas kolektif di atas individualisme ekonomi. Kedua nilai ini menjadi fondasi normatif bagi model ekonomi yang berorientasi pada kebersamaan (gotong royong dalam bahasa Pancasila, ta'awun dalam bahasa Islam), yang membedakannya secara mendasar dari paradigma ekonomi liberal-individualistik.

E. Sila Keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan) dan Syura Ekonomi: Musyawarah sebagai Mekanisme Keputusan Ekonomi

1. Nilai Kerakyatan dan Musyawarah dalam Pancasila

Sila keempat menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dan pengambilan keputusan strategis — termasuk keputusan ekonomi — idealnya dilakukan melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat, bukan melalui dominasi sepihak oleh kekuasaan (negara) maupun kekuatan modal (pasar).

2. Konsep Syura dalam Islam

Syura (musyawarah) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam tata kelola (governance) Islam, yang ditegaskan dalam:

"...dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka..." (QS. Asy-Syura [42]: 38)

"...dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu..." (QS. Ali 'Imran [3]: 159)

Syura bukan sekadar mekanisme prosedural, melainkan nilai etis yang menuntut keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam proses pengambilan keputusan, sebagai representasi dari prinsip keadilan partisipatif.

3. Implementasi Syura dalam Sistem Ekonomi

Prinsip syura dapat diaktualisasikan dalam sejumlah aspek ekonomi:

Tata kelola lembaga keuangan syariah: keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi memastikan kebijakan lembaga sejalan dengan syariah, sekaligus representasi mekanisme checks and balances yang bersifat musyawarah.

Akad musyarakah: pengambilan keputusan bisnis dilakukan secara kolektif oleh para mitra (syarik), mencerminkan nilai syura dalam skala mikro.

Perumusan kebijakan ekonomi publik: partisipasi masyarakat sipil, ulama, akademisi, dan pelaku usaha dalam merumuskan kebijakan fiskal dan moneter yang berbasis syariah — misalnya dalam penyusunan regulasi mengenai zakat, wakaf, atau sukuk negara.

Koperasi dan ekonomi kerakyatan: struktur pengambilan keputusan "satu anggota satu suara" dalam koperasi mencerminkan sinergi antara semangat kerakyatan Pancasila dan syura Islam.

4. Sintesis Kerakyatan dan Syura

Baik sila keempat maupun prinsip syura sama-sama menolak sentralisasi kekuasaan ekonomi pada satu pihak — baik negara otoriter maupun oligarki pasar — dan menempatkan musyawarah sebagai mekanisme legitimasi bagi setiap kebijakan ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Titik temu ini menjadikan sila keempat sebagai landasan konstitusional bagi penerapan prinsip syura dalam tata kelola ekonomi syariah di Indonesia, baik pada level mikro (lembaga keuangan) maupun makro (kebijakan negara).

F. Sila Kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) dan Distribusi Kekayaan dalam Islam: Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf

1. Keadilan Sosial sebagai Cita-Cita Bangsa

Sila kelima merupakan puncak dari keseluruhan sila Pancasila, yang menegaskan bahwa tujuan akhir bernegara adalah terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia — bukan hanya keadilan formal (equality before the law), melainkan juga keadilan substantif dalam distribusi kesejahteraan (distributive justice).

2. Instrumen Distribusi Kekayaan dalam Islam

Ekonomi Islam memiliki seperangkat instrumen filantropi yang secara struktural dirancang untuk mewujudkan pemerataan kekayaan, yang dikenal dengan istilah ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf):

a. Zakat Zakat merupakan instrumen wajib (rukun Islam ketiga) yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dari kelompok mampu (muzakki) kepada delapan golongan penerima (mustahiq) sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah [9]: 60. Zakat bersifat wajib dan terukur (nisab serta haul-nya ditentukan syariat), sehingga menjadikannya instrumen distribusi yang memiliki kepastian hukum, berbeda dengan pajak yang bersifat diskresi negara semata.

b. Infaq Infaq adalah pengeluaran harta secara sukarela untuk kebaikan, tanpa batasan nisab maupun golongan penerima tertentu, mencerminkan fleksibilitas dalam berbagi kekayaan sesuai kemampuan masing-masing individu.

c. Shadaqah Shadaqah memiliki cakupan makna yang lebih luas dari sekadar materi — mencakup segala bentuk kebaikan (termasuk non-materi) — namun dalam konteks ekonomi umumnya dipahami sebagai pemberian sukarela yang berorientasi pada pahala spiritual sekaligus kemaslahatan sosial.

d. Wakaf Wakaf adalah penahanan suatu aset agar manfaatnya dapat terus mengalir bagi kepentingan umum, tanpa memindahkan kepemilikan pokok asetnya. Wakaf memiliki karakteristik unik sebagai instrumen ekonomi yang bersifat abadi (perpetual), menjadikannya sarana pembangunan ekonomi umat jangka panjang — misalnya melalui wakaf produktif, wakaf tunai (cash waqf), dan wakaf saham.

3. Relevansi ZISWAF dengan Keadilan Sosial Pancasila

Keempat instrumen ZISWAF di atas secara struktural dirancang untuk mengatasi problem ketimpangan (inequality) yang menjadi musuh utama dari cita-cita keadilan sosial. Jika dipetakan:

Zakat berfungsi sebagai jaring pengaman sosial (social safety net) yang wajib dan terlembagakan — sejalan dengan konsep negara kesejahteraan (welfare state) yang diamanatkan Pasal 34 UUD 1945 sebagai turunan operasional sila kelima.

Infaq dan Shadaqah berfungsi sebagai pelengkap yang bersifat sukarela, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemerataan kesejahteraan tanpa harus menunggu intervensi negara semata.

Wakaf berfungsi sebagai instrumen pembangunan ekonomi berkelanjutan (sustainable economic development) yang dapat menopang sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat secara jangka panjang.

4. Sintesis Keadilan Sosial dan Distribusi Islam

Sila kelima dan sistem ZISWAF dalam Islam sama-sama menolak paradigma trickle-down economics yang mengandalkan mekanisme pasar bebas semata untuk mencapai pemerataan. Keduanya menegaskan perlunya intervensi terstruktur — baik melalui kewajiban syariat (zakat) maupun kesukarelaan yang dilembagakan (infaq, shadaqah, wakaf) — sebagai instrumen aktif untuk mewujudkan keadilan sosial, sehingga keadilan tidak hanya menjadi cita-cita normatif dalam konstitusi, tetapi juga terwujud secara operasional melalui mekanisme distribusi kekayaan yang bersumber dari ajaran Islam.

Kesimpulan Sementara Bab 2

Uraian di atas menunjukkan bahwa kelima sila Pancasila memiliki korespondensi nilai yang koheren dengan prinsip-prinsip fundamental ekonomi Islam — mulai dari tauhid ekonomi (sila 1), keadilan/'adl (sila 2), ukhuwwah (sila 3), syura (sila 4), hingga distribusi kekayaan melalui ZISWAF (sila 5). Korespondensi ini menjadi landasan argumentatif bagi bab-bab selanjutnya dalam menganalisis bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan secara operasi

onal dalam sistem ekonomi nasional Indonesia yang berlandaskan Pancasila namun tetap terbuka terhadap prinsip-prinsip Maqashid Syariah.

Karimatussaumi Nur Alifa Atok_260503110109

1. 00112, https://www.alzaqa.com/2026/09/00112.html

2. 00021, https://www.alzaqa.com/2026/09/00021.html

3. 00024, https://www.alzaqa.com/2026/09/00024.html

4. 00028, https://www.alzaqa.com/2026/09/00028.html

5. 00033, https://www.alzaqa.com/2026/09/00033.html

6. 00035, https://www.alzaqa.com/2026/09/00035.html

7. 00051, https://www.alzaqa.com/2026/09/00051.html

8. 00044, https://www.alzaqa.com/2026/09/00044.html

9. 00047, https://www.alzaqa.com/2026/09/00047.html

10. 00053, https://www.alzaqa.com/2026/09/00053.html